Menurut Ketua BMPS Kota Malang Drs Junaidi Mistar M.Pd. Ph.D, BMPS Kota Malang menjadikan peningkatan eksistensi yayasan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sebagai agenda utama dalam rangka menopang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.
”BMPS Kota Malang akan menyelenggarakan kegiatan seminar dan sarasehan sehari dengan mengundang semua penyelenggara pendidikan swasta mulai dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah yang ada kota Malang,” ungkapnya.
Kegiatan ini, menurutnya, berangkat dari sebuah keprihatinan terhadap pendidikan di Indonesia. Kalau menyimak kondisi pendidikan nasional saat ini, menurutnya patut prihatin terhadap kondisi tersebut. keprihatinan ini muncul terutama apabila melihat mutu lulusan yang dihasilkan, baik dari segi kemampuan intelektual dan keterampilannya maupun dari segi moral dan akhlaknya. Pada aspek kemampuan intelektual dan keterampilan, mutu lulusan pada semua jenjang pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Salah satu indikator rendahnya mutu lulusan ini adalah besarnya jumlah lulusan yang tidak terserap oleh dunia kerja.
Sementara, pada tataran moral dan ahklak, siswa/mahasiswa di Indonesia tampak semakin jauh dari nilai-nilai budi pekerti dan agama. Tawuran pelajar, pembajakan kendaraan umum oleh pelajar, seks bebas di tempat kos mahasiswa dan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) oleh pelajar dan mahasiswa merupakan beberapa contoh saja dari bukti terjadinya dekadensi moral para peserta didik.
Mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dan agama di sekolah ternyata gagal dalam menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak kepada para peserta didiknya. Masalah ini terkait dengan proses pendidikan yang masih lebih menekankan pada aspek pengajaran dibandingkan dengan aspek pendidikannya itu sendiri . Artinya, tujuan-tujuan pembelajaran yang dirumuskan masih lebih tertuju pada hal-hal yang bersifat kognitif yang harus dihafal, bukan pada aspek-aspek afektif yang harus dihayati dan diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Hasilnya adalah berupa orang yang sekadar tahu bahwa sesuatu itu buruk dan tidak benar, tetapi dalam kesehariannya biasa melakukan hal tersebut tanpa rasa malu sekali pun.
Upaya memperbaiki kualitas pendidikan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan di indonesia adalah adanya lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Data yang ada di pemerintahan kota malang saja, misalnya, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 109 dekolah dasar (SD), 66 Sekolah menengah pertama (SMP), dan 72 sekolah menengah Atas / Sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) swasta di kota malang. Disamping itu, terdapat pula lembaga pendidikan swasta berbasis agama Islam yang meliputi tidak kurang dari 37 Msdrasah Ibtidaiyah (MI), 22 Mdrasah Tsanawiyah (MTs), dan 11 Madrasah Aliyah (MA) swasta. Lembaga-lembaga pendidikan ini diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat penyelanggaraan pendidikan yang berupa yayasan pendidikan swasta. ”Kegiatan ini diharapkan semakin menguatkan eksistensi yayasan dalam menyongsong era global,” pungkasnya.
Narasumber yang akan hadir dalam kegiatan ini adalah Prof. Dr H. Ibrahim Bafadal, M.Pd, Direktur pembinaan sekolah dasar, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Sedangkan Narasumber sesi sarasehan yaitu Dr. H. Ahmad Fathoni, Ketua BMPS Pusat dan Drs. Sugianto, Ketua BMPS Jawa Timur. (oci/sir)
